Rapat Konsultasi KPU, DPR, dan Pemerintah Tak Mengikat

 319 total views,  1 views today

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hasil dari rapat konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan DPR tidak berlaku mengikat, ini disampaikan Anwar Usman Wakil Ketua MK dalam sidang putusan uji materi Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar di gedung MK, Jakarta Pusat Senin (10/7/2017).

Komisi Pemilihan Umum sebelumnya mengajukan uji materi pada Oktober 2016. Uji materi dilakukan terhadap pasal 9 huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang bunyinya, “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”.

Hasil putusan MK soal kemandirian KPU: Putusan Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang Undang PILKADA Pasal 9 huruf a terkait KPU Wajib konsultasi dengan DPR dan Pemerintah yang putusan nya bersifat mengikat: Beberapa Pertimbangan Hukum: 1. Dalam menilai dan memahami kemandirian KPU tidak hanya dilakukan secara tekstual melainkan harus dilihat pada konteks dengan kaidah yg berlaku. 2. Perihal kemandirian KPU tdk dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan bekerja nya kaidah, lembaga dan praktik demokrasi. 3. KPU memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yg bersifat nasional tetap dan mandiri termasuk dalam pembentukan peraturan perundangan undangan guna melaksanakan fungsi nya. 4. Meskipun bersifat mandiri, KPU tdk berarti bebas menentukan kebijakan secara sepihak. Tahapan konsultasi dengan DPR bukan sesuatu yang mengancam terhadap kemandirian KPU. Peran DPR dan Pemerintah berhenti hanya sampai tahap pembentukan Peraturan. 5. Judicial Review adalah alat kontrol bagi lembaga yang mempunyai wewenang untuk membentuk dan menyusun Peraturan perundangan undangan. 6. Ketentuan UU terkait konsultasi dengan DPR dan Pemerintah merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka menampung masukan dan saran sehingga mekanisme konsultasi tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 9 huruf a yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah frase “yang putusan nya bersifat mengikat” krn berimplikasi kepada kemandirian KPU. Konklusi 1. Mahkamah berwenang Mengadili permohonan 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum 3. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian Mengadili 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan Pasal 9 huruf a UU 10 Tahun 2016 “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”.

Sepanjang frasa “yang putusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” kata Anwar. (SGT/Sumber MK)