Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc

 996 total views,  1 views today

Magetan – KPU Magetan menyelenggarakan rapat kerja Penjelasan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc. Rapat ini dihadiri oleh sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Magetan yang terdiri dari sekretaris, staf sekretariat keuangan, staf sekretariat teknis pada Senin (18/03/2019).

“Pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2019, total kebutuhan petugas KPPS adalah 15.491 orang dengan masa kerja 10 April sampai dengan 9 Mei 2019 (30 hari),” kata Luhung Sumadi, Sekretaris KPU Magetan berkaitan dengan tahapan Pemilu yang membutuhkan 15.491 petugas KPPS.

Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemilu 2019, “Yang perlu kita laksanakan yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302, tentang perubahan atas Keputusan KPU yang berkaitan dengan pajak lembaga adhoc tingkat PPK.” tambahnya

Sundarso memberikan tambahan penjelasan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas honorarium KPPS. “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan sebagai anggota kepanitiaan sehingga atas imbalan tersebut dipotong PPh Pasal 21.” ujarnya

“Mengenai pajak lembaga adhoc, disesuaikan dengan aturan yang ada,” pesan dari Luhung Sumadi kepada Sekretariat PPK se kabupaten Magetan untuk menyesuaikan seperti perubahan atas keputusan KPU Nomor 302 tentang petunjuk pelaksana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan Pemiu 2019 untuk badan penyelenggara pemilu Adhoc di lingkungan KPU.