LENGKAPI SYARAT PELANTIKAN, DEWAN TERPILIH URUS SURAT BEBAS PIDANA LAGI

 303 total views,  1 views today

Reporter : Billyn

Editor : Nur Salam

Magetan, kpud-magetankab.go.id – Kembali 45 anggota dewan terpilih harus disibukkan berbagai persyaratan pelantikan. Mereka harus kembali mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri setempat.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara pengurus partai bersama KPU Magetan, Sekretariat dewan dan Bagian Pemerintahan Pemkab di kantor KPU Magetan, Selasa (13/08/2019). Rapat fokus membahas teknis dewan terpilih untuk segera memenuhi persyaratan surat keterangan bebas pidana.

“Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan harus mengurus kembali. Karena surat sebelumnya beda peruntukan dimana tertulis untuk kepentingan pencalonan, sedangkan sekarang untuk keperluan pelantikan dan pengurusan SK,” papar Ketua KPU Magetan Fahrudin dihadapan para Liasion Officer (LO) Partai.

Karena mepetnya waktu pengurusan, KPU bersama pihak Sekwan dan bagian hukum Pemkab Magetan akan memfasilatisi komunikasi dengan pihak pengadilan. Namun ketentuan persyaratan administrasi meliputi, foto copy SKCK, Ijazah terakhir termasuk foto harus segera dipenuhi.

“Harapan kami hari Jumat surat keterangan tidak pernah dipidana sudah lengkap. Agar kami bisa segera kirim ke Provinsi guna pengurusan SK dan pelantikan,”jelas Wahyu Wijayanto Kasubag Otoda dan Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab DPRD Magetan.

Sementara itu pihak partai siap segera memenuhi berbagai persyaratan dan berharap fasilitasi dari KPU Magetan. Mengingat pentingnya peryaratan mereka yakin 45 dewan terpilih akan pro aktif. “Namun kami berharap KPU Magetan turut memfasilitasi berkaitan administrasi yang dibutuhkan. Karena sebelumnya semua telah kami serahkan ke KPU. Agar tidak mengulang lagi,”ujar Saifudin Fanani, LO PAN Magetan.

Sementara Kasubag hukum KPU Magetan, Dina Triasmadji menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan yang ada di KPU Magetan. Namun pihak partai juga harus pro aktif secara mandiri mengurus surat keterangan tersebut ke pengadilan.