222 total views, 1 views today
Surabaya, (http://kpud-magetankab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ( 09/11/2017) menghadiri undangan sosialisasi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di Hotel Singgasana Surabaya yang dihadiri Anggota KPU Jawa timur Gogot Cahyo Baskoro, Dewi Hayu Shinta dan Choirul Anam. Selain itu ada juga Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin dan Aang Khunaifi, serta perwakilan KPU dan Panwaslu Kabupaten/ Kota se-Jatim. Perwakilan dari partai politik, organisasi masyarakat, mahasiswa dan LSM
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan Materi Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu.
.Ketua DKPP RI Prof. Harjono dalam Pembukaan Sosialisasi DKPP mengatakan Kita akan punya gawe besar di 2018 dan 2019. Hal ini karena kita sepakat di UUD bahwa rakyat yang berdaulat, dan kedaulatan rakyat dimanifestasi dalam periodesasi 5 tahun sekali. Kita harus hargai suara rakyat, oleh karena itu prinsip umum langsung bebas rahasia jujur dan adil. Kita sebagai WN haknya sama. Mau punya hak untuk menyatakan berpendapat dan berorganisasi, tetapi dalam penyelenggaraan dimandatkan dalam UUD akan diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang independen. Independensi ini harus dilengkapi dengan person yang independen.
Keberadaan KPU memang baru yang tidak dikenal UUD lama, karena kita ingin pemilu yang jurdil. KPU yang mandiri seharusnya diisi oleh orang yang mandiri. Penyelenggara yang harus jurdil merupakan prasyarat agar UUD dapat dilaksanakan. Andai tidak ada yang bersedia untuk mandiri maka sebetulnya mekanisme UUD tidak dapat berlangsung, karena kpu isinya tidak ada yang berkenan mewakafkan sementara hak haknya untuk bisa mandiri. Pada saat pemilu dilakukan, niat untuk jurdil dan mandiri harus istiqomah saat menjalankan. Sumbernya banyak, dari mereka yang punya hak sendiri, orang yang memenuhi syarat sepenuhnya berhak baik di RS ataupun Penjara dan penyelenggara punya kewajiban untuk memfasilitasi mereka. Pemilu yang baik karena pemilih, peserta dan penyelenggaranya jujur. Salah satunya karena biaya Trilyun. Bahkan sudah ada yang membandingkan bila tidak ada pemilu, maka ada berapa jalan yang bisa dibangun. Fungsi DKPP, sebagai penyelenggara menjaga penyelenggara pemilunya. Menjaga bahwa dia penyelenggara yang mandiri, independen. DKPP melihat, kalau sampai ada pelanggaran maka fokusnya di integritas dan profesionalitas. Bagaimana kita berharap pemilu jurdil kalau penyelenggara integritasnya terganggu. Etika yang dipertahankan adalah nilai etik. Nilai etik independen harus dijaga, sehingga lebih sensitif dan halus jika dibandingkan dengan ketentuan hukum. Ketentuan lebih jadi petunjuk bagi yang hendak melakukan tugasnya dengan baik. Inilah inti dari etika. DKPP tidak suka dan bangga kalau harus memecat orang. Kalau ini terjadi, maka ini adalah indikasi kalau banyak yang belum mengetahuinya. Pun kalaupun ada yang masuk, kami berharap bisa direhabilitasi. (Marsono).
