402 total views, 1 views today
Semenjak bergabung dalam tim penyelenggara pemilu di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), kami makin menyadari bahwa tiap moment yang pernah kami lewati sungguh berarti. Seperti contoh momen liburan akhir tahun 2016 kemarin akhirnya menjadi kenangan manis karena liburan akhir tahun 2017 ini kami jalani dengan tak ada ada libur dan menghabiskan penghujung tahun di ruang sekeretariat PPK setiap hari.
Kegiatan kami mulai terasa agak banyak sejak dimulainya persiapan tahapan pembentukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dan pemetaan estimasi jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) di setiap desa. Ada beberapa hal yang menjadi perbincangan seru di kalangan teman-teman PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK ketika kami menyelenggarakan rapat koordinasi terkait pembentukan PPDP pada hari Sabtu, 23 Desember 2017 di pendopo Kecamatan Bendo. Rapat Koordinasi PPK dan PPS terkait pembentukan PPDP juga mengundang beberapa FORKOMPIMCA, yaitu Kapolsek Bendo, Danramil Bendo, Kepala KUA Bendo serta Camat Bendo. Namun karena beberapa hal FORKOMPIMCA yang hadir adalah Kapolsek Bendo dan perwakilan Danramil Bendo.
Salah satu tema perbincangan seru pada rakor tersebut adalah tentang pembentukan TPS. Aturan tentang jumlah pemilih TPS agak berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, dimana jumlah pemilih di satu TPS dipemilihan sebelumnya ditentukan sekitar 400-500 pemilih. Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 jumlah pemilih di tiap TPS sekitar 500-600 orang. Hal ini tentu saja mengagetkan para PPS, karena ada asumsi bahwa para pekerja di tiap TPS ( yaitu KPPS) akan memiliki beban kerja yang berlebih dengan ditambahnya jumlah pemilih di tiap TPS padahal honor yang diterima mungkin akan tetap sama. Juga tentang kerja PPDP dalam tahap pemutakhiran data juga akan memiliki beban kerja yang bertambah terkait dengan yang telah disebut diatas. Ada juga kekhawatiran tentang waktu pemungutan suara yang berlangsung mulai pukul 07.00 – 13.00 WIB apakah mampu dilaksanakan dengan bertambahnya jumlah pemilih ditiap TPS.
Selain itu pemilihan orang yang akan di usulkan menjadi PPDP pun tidaklah selandai (meminjam istilahnya pak Salam) seperti kalimat yang tertera dalam persyaratan PPDP yang telah dikirim by WA oleh KPUD Magetan yang kami teruskan kepada PPS. Dalam salah satu persyaratan PPDP ditentukan bahwa seorang PPDP adalah minimal lulusan atau tamatan SMA. Persyaratan berikutnya adalah menguasai pengoperasian MS.Word dan MS.Excel karena bentuk laporan tiap tahapan pilkada tahun 2018 selalu dalam bentuk soft copy dan hard copy. Dua hal ini sedikit menjadi bahan kegusaran dikalangan teman-teman PPS. Seorang PPDP tentunya orang yang sangat mengetahui kondisi masyarakat diwilayahnya, nah yang sangat mengetahui kondisi masyarakat diwilayahnya kebanyakan adalah para perangkat desa. Biasanya petugas PPDP diambilkan dari perangkat desa, akan tetapi para perangkat desa umumnya sudah senior dan tidak memiliki kecakapan dalam mengoperasikan komputer. Bahkan ada pula yang pendidikan terakhirnya tidak sampai SMA. Hal ini seakan menjadi dilema, jika petugas PPDP berasal dari perangkat desa atau orang yang sudah senior maka kelancaran laporan by soft copy dan internet akan banyak mengalami kendala. Kalau petugas PPDP berasal dari anak muda yang rata-rata sudah melek komputer, internet dan teknologi kebanyakan mereka anak muda justru kurang menguasai pemetaan kondisi masyarakat diwilayahnya. Akan tetapi dilema ini hanya terjadi di beberapa titik saja, dan akhirnya dapat dicari jalan bijaksana untuk menyelesaikan dilema. Yaitu dengan tetap menggunakan tenaga perangkat desa yang sudah jelas kompetensiya dalam pemetaan kondisi masyarakat diwilayahnya dengan prasyarat mereka tetap harus mampu menyediakan laporan dalam bentuk soft copy dan hard copy dengan cara bijaksana mereka sendiri.
Segala asumsi atau bentuk kekhawatiran teman-teman PPS tersebut sangatlah wajar, mengingat pengalaman kerja teman-teman PPDP dan KPPS di pemilu sebelumnya juga tidak mudah, sangat menyita waktu dan pikiran. Akan tetapi dengan saling berbagi penjelasan, saran, kritik maupun support antar anggota PPK dan PPS insyaaAllah segala kekhawatiran yang tersebut diatas dapat ditepis dan diterima sebagai sebuah komitmen kerja dan pengabdian untuk negara dan bangsa ini kedepan. Bukankah kita semua penyelenggara pemilu telah bersumpah untuk melaksanakan tugas dengan integritas dan netralitas sebagai harga mati. Disamping itu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu adalah kerja dan bakti yang telah kita pilih sendiri, maka suka duka, asam manisnya mari kita nikmati sebagai sebuah proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, karena untuk menjalani hidup dunia dengan nikmat dan mengais bekal untuk selamat diakhirat tentu dibutuhkan kekuatan yang bulat.
Ini hanyalah satu episode kecil dalam perjalanan kami sebagai tim penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 . Semoga kekuatan akan semakin erat dengan tempaan tugas di tujuhbulan depan yang tentu makin mengganas, karena kami PPK dan PPS justru akan semakin trengginas. Komunikasi antar anggota KPU-PPK-PPS adalah salah satu kunci menyukseskan kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. Kita Bisa Bekerja karena Kita Kerja Bersama. (Nanik Yasiroh Anggota PPK Kecamatan Bendo)
Subscribe to my channel
