JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI, KPU MAGETAN HADIRI ROADSHOW BUS KPK

 520 total views,  1 views today

Magetan, kpud-magetankab.go.id – Demi menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan masyarakat, KPK menyelenggarakan roadshow menggunakan bus antikorupsi yang akan berkeliling ke 28 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah.

Roadshow yang menggunakan sarana bus ini juga menyimbolkan bahwa KPK tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan.

Magetan salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah pada roadshow KPK kali ini. Serangkaian acara roadshow di Kabupaten Magetan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan sosialisasi antikorupsi bagi anggota DPRD dan pimpinan partai politik oleh KPK RI.

Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Magetan, sosialisasi yang melibatkan peserta dari anggota Legislatif DPRD Kabupaten Magetan ini menghadirkan Basaria Panjaitan sebagai narasumber didampingi oleh Ketua DPRD Kab. Magetan dan perwakilan dari KPU Kabupaten Magetan Dina Triasmadji.

“Seluruh anggota DPRD yang dilantik telah melalui pernyataan sumpah jabatan dan diikat oleh peraturan dan kode etik untuk melakukan tugas dan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini tentunya sikap untuk tidak melakukan korupsi adalah salah satunya yang terpenting,” papar Sujatno Ketua DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024. Selasa (24/09/2019).

Lebih lanjut, Sujatno mengungkapkan atas nama DPRD Kabupaten Magetan mengapresiasi KPK atas diberikannya sosialisasi anti korupsi kepada anggota DPRD yang akan mengemban tugasnya sebagai DPRD Kabupaten Magetan periode 2019-2024.

“KPK dan DPRD selaku lembaga legislatif harus bersinergi dalam pemberantasan korupsi, karena secara umum DPRD juga berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan,” ujar Basaria Panjaitan.

“Hal yang terpenting dalam merancang sistem pencegahan korupsi adalah transparansi. Karena, dengan adanya transparansi akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut andil dalam melakukan pengawasan sehingga pencegahan akan lebih efektif. Salah satu prinsip anti korupsi itu adalah transparansi,” pungkasnya.