231 total views, 1 views today
Reporter : Billyn
Editor : Nur Salam
Magetan, kpud-magetankab.go.id – KPU Magetan menggelar evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu Tahun 2019. Evaluasi guna memetakan persoalan selama tujuh bulan pelaksanaan kampanye untuk dilakukan perbaikan dan rekomendasi pada pemilu mendatang.
Evaluasi yang dihadiri oleh Parpol, Bawaslu, Kepolisian, Satpol PP, Ketua PPK, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diselenggarakan di RM. Harmadha Joglo pada Kamis (18/07/2019).
“Tanpa evaluasi kita tidak mengetahui kekurangan kita, langkah-langkah apa yang kita akan lakukan, sesuai dari surat KPU RI, KPU di semua tingkatan melakukan evaluasi fasilitasi kampanye, outputnya adalah daftar inventaris masalah dan adanya rekomendasi, rekomendasi sebagai tolak ukur kegiatan serupa di tahun yang akan datang,” terang Ketua KPU Kabupaten Magetan, Fahrudin dalam pembukaan evaluasi.
Dalam evaluasi ini, yang menjadi poin adalah jumlah apk dan titik pemasangan apk yang dilakukan parpol maupun caleg pada Pemilu 2019 ini. Hal ini menjadi pokok daftar inventaris masalah.
“Yang harus dievaluasi bersama terkait regulasi dan administrasi. Setiap parpol hanya 5 baliho setiap desa, untuk billboard/videotron 2 setiap Kabupaten, Spanduk 10 setiap desa, dan umbul-umbul tidak dibatasi. Jadi kita mengevaluasi jumlah apk dan titik pemasanganya apakah sudah sesuai aturan atau belum,” ujar Anggota KPU Magetan Nur Salam.
“Aturan pemasangan apk di fasilitas negara atau pemerintah, sekolahan dan tempat ibadah jarak 30 m yang belum ditaaati oleh peserta pemilu. Masih banyak ditemukan apk yang bukan pada tempatnya seperti di pohon, tiang listrik, surat tanda terima pemberitahuan (STTP) banyak yang jarang diambil padahal ada alinea yang harus dibaca, peraturan apa yang harus ditaati,” papar Kompol Agus Suharyono Kabag Ops
Sementara itu dari pihak Bawaslu, Muries Subiantoro menyebutkan apk yang banyak dipasang adalah baliho sebanyak 1914, kedua umbul-umbul sebanyak 864, dan paling sedikit yaitu spanduk dengan 28 pemasangan. Dari pemasangan apk itu, banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam pemasangannya. Pelanggaran perda sebanyak 978, ditempat ibadah sejumlah 756, di lembaga pendidikan 482, di gedung milik pemerintah sebanyak 424 pelanggaran.
“Untuk pemasangan apk, kalau sudah dipindah atau diturunkan itu dianggap tidak melanggar tapi kalau sudah diberikan surat pemberitahuan dan tidak dipindahkan itu melanggar. Pelanggaran kode etik, pidana dan pelanggaran lain di Kabupaten Magetan tidak ada. Yang banyak pelanggaran adalah administrasi sebanyak 542 pelanggaran terkait pemasangan apk,” tambah Muris.
Pelanggaran ini akan masuk kedalam daftar inventaris masalah dan kemudian dibuatkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan di pemilu yang akan datang.
