365 total views, 2 views today
Reporter : Billyn
Editor : Dina Triasmadji
Magetan, kpud-magetankab.go.id – Sedikitnya enam calon legislatif (Caleg) di Kabupaten Magetan terancam tidak dilantik menjadi Anggota DPRD Magetan hasil Pemilu 2019. Hal ini menyusul belum dipenuhinya syarat administrasi berupa bukti laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebanyak 6 caleg diantaranya 5 caleg dari Partai Golkar dan 1 caleg dari Partai Gerinda. Tercatat hingga hari jumat tanggal 28 Juni 2019, bagian Hukum dan Pengawasan KPU Magetan baru menerima 39 bukti LHKPN dari seharusnya sejumlah 45 caleg terpilih. Dari total 9 partai yang meraup kursi pada pemilu 2019, baru 7 partai yang menuntaskan persyaratan LHKPN caleg terpilihnya.
“Bagi caleg terpilih yang belum menyerahkan bukti tanda terima (TT) LHKPN dari KPK masih kami tunggu, karena bagian dari syarat yang harus dipenuhi bagi para caleg terpilih,”Ungkap Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Magetan, Dina Triasmadji Jumat (28/06/2019).
Sementara anggota KPU kabupaten Magetan Divisi Hukum dan Pengawasan Ismangil mengingatkan, batas akhir akhir penyerahan LHKPN wajib dipenuhi hingga tujuh hari sejak penetapan caleg terpilih yang akan dilakukan KPU Kabupaten Magetan.
Syarat ini tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Edaran KPU RI Nomor: 184/PP.01.4-SD/06/KPU/V/2019 perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN mulai diurus oleh para caleg sejak ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) bulan Oktober 2018.
“Sesuai dengan aturan hukum ini telah disebutkan apabila calon tersebut tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur,” papar Ismangil.
Mengingat pentingnya syarat penyeranhan bukti LHKPN pihak KPU Magetan terus melakukan komunikasi kepada pimpinan partai politik melalui Liasion Officer (LO) untuk segera memenuhi persyaratan LHKPN. “ Hal ini karena resiko berat bila tidak memenuhi yakni caleg terpilih batal dilantik,”pungkas Ismangil.
